BEI Resmi Delisting 18 Saham Efektif 10 November 2026: 7 Emiten Pailit dan 11 Terkena Suspensi Panjang

Penetapan Delisting 18 Emiten Berdasarkan Peraturan Bursa Nomor I-N

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi menetapkan keputusan penghapusan pencatatan efek (delisting) terhadap 18 perusahaan tercatat. Berdasarkan keterbukaan informasi dan pengumuman resmi otoritas bursa, penghapusan pencatatan seluruh saham dari 18 emiten tersebut akan berlaku efektif mulai Selasa, 10 November 2026.

Otoritas bursa menjelaskan bahwa langkah tegas ini diambil sehubungan dengan terpenuhinya kriteria delisting yang diatur dalam Peraturan Bursa Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa. Dalam aturan tersebut, bursa berwenang menghapus pencatatan efek apabila emiten mengalami kondisi atau peristiwa yang berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kelangsungan usaha (going concern), baik secara finansial maupun secara hukum, dan perusahaan tidak mampu menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai.

Selain faktor kelangsungan usaha, delisting juga diterapkan bagi perusahaan tercatat yang sahamnya telah mengalami penghentian sementara perdagangan (suspensi) di pasar reguler dan pasar tunai sekurang-kurangnya selama 24 bulan. BEI menegaskan bahwa sebelum sampai pada keputusan final ini, pihak bursa telah menempuh serangkaian tahapan pembinaan, permintaan penjelasan, pemantauan berkala, serta penyampaian pengumuman potensi delisting setiap enam bulan sekali sebagai bagian dari mandat perlindungan investor publik di pasar modal Indonesia.

Rincian 18 Saham: 7 Emiten Berstatus Pailit dan 11 Terkena Suspensi Lebih dari 50 Bulan

Daftar 18 emiten yang akan resmi angkat kaki dari BEI per 10 November 2026 terbagi menjadi dua kelompok alasan hukum dan operasional. Kelompok pertama mencakup 7 (tujuh) emiten yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan niaga. Emiten dalam kelompok kepailitan ini meliputi PT Cowell Development Tbk (COWL), PT Mitra Pemuda Tbk (MTRA), PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL), PT Sunindo Adipersada Tbk (TOYS), PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT), PT Tianrong Chemicals Industry Tbk (TDPM), dan PT Omni Inovasi Indonesia Tbk (TELE).

Kelompok kedua terdiri dari 11 (sebelas) perusahaan tercatat yang telah mendekam dalam status suspensi perdagangan saham selama lebih dari 50 bulan berturut-turut, melampaui batas ambang minimum evaluasi 24 bulan. Emiten-emiten dalam kelompok suspensi panjang ini mencakup PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP), PT Sugih Energy Tbk (SUGI), PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (MABA), PT Limas Indonesia Makmur Tbk (LMAS), PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk (SKYB), dan PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY).

Lima emiten lainnya dalam daftar suspensi panjang tersebut adalah PT Golden Plantation Tbk (GOLL), PT Polaris Investama Tbk (PLAS), PT Triwira Insanlestari Tbk (TRIL), PT Nusantara Inti Corpora Tbk (UNIT), serta PT Jaya Bersama Indo Tbk (DUCK). Bagi mayoritas emiten tersebut, ketidakmampuan menyelesaikan kewajiban audit laporan keuangan, sengketa operasional yang berlarut-larut, dan ketidakjelasan restrukturisasi bisnis menjadi penyebab utama berhentinya perdagangan efek di pasar resmi dalam durasi yang sangat panjang.

Batas Akhir Pelaksanaan Buyback 9 November 2026 dan Tanggung Jawab Hukum Emiten

Sebagai bagian dari kerangka perlindungan pemegang saham publik sebelum status emiten resmi dicabut, BEI telah menginstruksikan perusahaan terkait untuk melaksanakan pembelian kembali saham (buyback). Rangkaian proses ini telah diawali melalui penyampaian surat keputusan final bursa tertanggal 10 April 2026 yang turut ditembuskan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Emiten kemudian diwajibkan menyampaikan keterbukaan informasi rencana buyback paling lambat pada 10 Mei 2026.

Bursa memberikan tenggat waktu pelaksanaan pembelian kembali saham publik tersebut mulai 11 Mei hingga batas akhir 9 November 2026, atau tepat satu hari bursa sebelum tanggal efektif delisting diberlakukan. Skema buyback saham publik ini diatur guna memberikan sarana likuidasi bagi investor ritel yang masih memegang efek dari perusahaan-perusahaan yang akan keluar dari papan pencatatan efek.

BEI secara tegas mengingatkan bahwa penetapan delisting tidak serta-merta menggugurkan kewajiban legal maupun finansial perusahaan. Berdasarkan ketentuan pasar modal, perusahaan tercatat yang telah diputuskan delisting tetap memikul seluruh kewajiban sebagai perusahaan tercatat sampai dengan tanggal efektif penghapusan. Selain itu, persetujuan penghapusan pencatatan efek tidak menghapuskan kewajiban finansial yang belum dipenuhi oleh emiten kepada bursa maupun pihak terkait lainnya.

Perspektif Analisis Transaksi T2T dan Mitigasi Risiko Saham Notasi Khusus

Dari perspektif edukasi dan analisis pasar modal Trader to Trader (T2T), peristiwa delisting serentak 18 emiten ini memberikan pelajaran fundamental yang sangat krusial bagi manajemen risiko portofolio investor mandiri. Begitu sebuah saham resmi berstatus delisting pada 10 November 2026, efek tersebut tidak dapat lagi diperdagangkan melalui sistem perdagangan elektronik bursa, baik pada pasar reguler, pasar negosiasi, maupun pasar tunai, sehingga likuiditas perdagangan aset praktis terhenti.

Meskipun status perusahaan tetap berbadan hukum perseroan terbuka atau publik di bawah pengawasan regulasi OJK hingga terjadi perubahan anggaran dasar, kepemilikan saham beralih menjadi efek tidak tercatat (unlisted securities) yang transaksinya hanya dapat dilakukan di luar bursa secara bilateral. Pelaku pasar dan investor ritel yang masih memiliki saham pada emiten terkait diimbau untuk segera memeriksa catatan kepemilikan melalui layanan kustodian resmi KSEI Akses dan memantau realisasi pengumuman buyback dari masing-masing manajemen emiten hingga tenggat 9 November 2026.

Ke depan, T2T menekankan pentingnya disiplin alokasi modal dan pemantauan notasi khusus bursa (seperti kriteria tato notasi E, X, L, atau M) serta penghentian perdagangan saham berulang. Membatasi eksposur pada saham-saham yang menunjukkan sinyal penurunan transparansi keuangan dan kegagalan tata kelola (governance) merupakan benteng utama dalam mencegah risiko terjebaknya modal pada aset yang mengalami suspensi berkepanjangan.

Seluruh ringkasan data dan fakta regulasi dalam berita ini disusun berdasarkan keterbukaan informasi resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) serta pelaporan media pasar modal terverifikasi untuk tujuan informasi dan edukasi publik semata. Ulasan ini murni bersifat informatif dan bukan merupakan anjuran, penawaran, proyeksi keuntungan, maupun rekomendasi investasi personal atas instrumen keuangan tertentu.